Pers Release JAPI Press Release JAPI

“ Gunakan Uang Negara untuk Produksi ARV Dalam Negeri “

Bali, 03 06 Desember 2013 – Jaringan Aksi Perubahan Indonesai (JAPI) , menggelar aksi longmarch dimulai dari lapangan puputan ke GOR Ngurah Rai Denpasar. Aksi ini diikuti oleh sekitar 50 orang yang terdiri dari elemen organisasi masyarakat sipil, organisasi komunitas yang bergerak di isu HIV dan AIDS, serta para simpatisan dengan agenda utama mendesak pemerintah Indonesia menolak WTO dan TRIPs bertepatan dengan momentum adanya siding KTM ( Konferensi Tingkat Menteri ) WTO yang juga di gelar di Bali pada tanggal 03 – 06 Desember 2013.

Di Indonesia, menurut data Kementrian Kesehatan RI (PP dan PL) hingga Juni 2013 jumlah kasus infeksi HIV sebanyak 108.600 orang, kasus AIDS sebanyak 43.667 orang dan angka kematian akibat AIDS sebesar 8.340 orang. Sedangkan jumlah Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang telah mendapatkan pengobatan ARV sebanyak 34.961 orang. Merujuk data tersebut berarti sebanyak 32% ODHA telah menggantungkan hidupnya pada Anti Retroviral Virus (ARV).

Sementara itu Indonesia merupakan salah satu dari 157 negara yang menandatangani perjanjian WTO (badan internasional yang mengatur perdagangan antar negara) pada tahun 1995. Perjanjian ini telah mengikat pemerintah Indonesia untuk membayar paten yang berakibat pada mahalnya ARV dan obat-obatan esensial seperti: obat kanker, jantung, lupus, leukemia, hepatitis serta penyakit kronis lainnya.

Apa itu WTO?
WTO adalah satu badan international yang secara resmi berdiri pada tanggal 1 januari 1995 dan secara khusus mengatur perdagangan antar negara. WORLD TRADE ORGANITATION (WTO) atau organisasi perdagangan dunia adalah pintu gerbang suatu negara untuk memperluas akses pasarnya. INDONESIA merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU no 7/1994. Sistem perdagangan multilateral WTO di atur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan aturan dasar perdagangan international sebagai hasil perudingan yang telah di tanda tangani oleh negara negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan . Karena hal inilah maka sebuah Negara patut tunduk dalam semua perjanjian WTO yang juga diatur di dalam Undang-Undang HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual ). Indonesia merupakan salah satu dari 157 negara anggota yang menandatangani perjanjian WTO pada tahun 1995, sebagai bagian dari anggota WTO, Negara wajib untuk menyelaraskan kebijakan domestik sesuai dengan ketentuan WTO sehingga mengindikasikan bahwa faktor eksternal WTO berpengaruh dalam pembuatan kebijakan perdagangan nasional

Mengapa WTO sangat berpengaruh pada produksi obat-obatan didalam negeri?
Dengan adanya perjanjian WTO terkait HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) yang tertuang pada klausul TRIPs yang katanya melindungi hak cipta inilah yang mengakibatkan Indonesia bahkan tidak bisa memproduksi sendiri obat-obatan mahal yang masih dilindungi oleh paten. Bukan hanya ARV, obat-obatan penyakit kronis lainnya pun masih banyak yang dilindungi oleh hak paten. Peraturan WTO otomatis berdampak langsung bagi masyarakat dan menjadi issu global karena mahalnya harga obat (khususnya ARV) dan obat obatan yang lain. Implementasi lisensi wajib terhadap obat-obatan ARV belum sepenuhnya di “perjuangkan” oleh Pemerintah. Akibatnya adalah uang negara dihabiskan hanya untuk membeli obat-obatan mahal yang hanya bisa di impor oleh Negara lain.

”JAPI menuntut pemerintah agar memproduksi ARV dalam negeri serta berani melawan WTO dalam klausal TRIPs yang menyulitkan pemerintah Indonesia memproduksi obat generik karena hak patent WTO bersifat mengikat bagi negara anggotanya, ini penting menyangkut hak kesehatan rakyat serta ketersediaan obat murah di Indonesia ”.

Melalui aksi ini JAPI menegaskan 3 tuntutan JAPI kepada pemerintah Indonesia yaitu:
1. Kemandirian produksi ARV dalam negeri untuk semua lini ARV,
2. Meningkatkan pilihan obat ARV serta obat-obatan esensial seperti obat kanker, jantung, lupus, leukemia, hepatitis dan penyakit kronis lainya agar dapat diproduksi dalam negeri dan harganya terjangkau masyarakat,
3. Meratifikasi kembali isi perjanjian WTO terkait hak kekayaan intelektual.

Sekilas JAPI

Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) merupakan jaringan aksi nasional yang dideklarasikan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil serta organisasi komunitas dalam rangka mewujudkan keadilan bagi kaum yang di marjinalkan dan pelayanan Care, Support, Treatment (CST) yang komprehensif bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA) di Indonesia menuju tercapainya pelayanan universal access bagi ODHA pada khususnya. Berbagai upaya yang dilakukan JAPI menuju ke arah itu yaitu memperkuat jaringan antar Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) serta organisasi masyarakat sipil di Indonesia memperkuat kerja-kerja advokasi, merekomendasikan agar KDS dan organisasi masyarakat sipil masuk kedalam sistem yang sejajar dengan pemerintah dan menjadi pusat rujukan ODHA di Indonesia serta peningkatan kapasitas jaringan anggota JAPI.

Kontak Person

Kiki Muliawan
Koordinator Nasional JAPI
Jl. Moh. Kaffi II No : 20 Rt 005/02, Kel. Srengseng Sawah – Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Phone: 081291880866 email: japinasional@yahoo.co.id“Use State Fund To Produce ARV Domestically “

Bali, 03-06 December 2013 – Indonesia Change Action Network (JAPI), held a longmarch starting from Puputan Square to Ngurah Rai Sports Center, Denpasar. The rally was attended by 50 individuals consisting of various elements from civil society, HIV/AIDS community and sympathizers whose main agenda is to urge Indonesian government to reject WTO and TRIPs in coincidence with the 9th WTO Ministerial Meeting event held in Bali on 3rd-6th December 2013.

In Indonesia, according to Indonesian Health Ministry data until June 2013, there were 108,600 cases of HIV infection, 43,667 cases of AIDS and 8,340 individuals have died due to AIDS-related death. While the number of People Living with HIV-AIDS (PLHIV) who receive ARV treatment reach 34,961 individuals. Based on this data, as much as 32% of PLHIV rely heavily on Anti Retroviral Virus (ARV) treatment.

In addition, Indonesia is one of 157 countries who ratified WTO agreement in 1995. The agreement binds Indonesian government to pay patents of ARV and essential drugs for various diseases such as: cancer, heart disease, lupus, leukaemia, hepatitis and other chronic diseases.

What is WTO?
WTO is an international organization established on January 1, 1995 and specifically regulates international trade. WORLD TRADE ORGANITATION (WTO) is the main gate for a country to expand its market access. INDONESIA is one of WTO founders and has ratified its establishment via Law No. 7/1994. The WTO multilateral trade is regulated through an agreement containing basic principles of international trade as a result of negotiation among member countries. The agreement serves as a binding contract between two countries and domestic government should comply it. Therefore, a country must follow all WTO agreements that are also regulated in Intellectual Property Rights. Indonesia is one of 157 countries who ratified WTO in 1995 and as a part of WTO, the government must conform its domestic policy accordingly. This indicates that WTO, as an external factor, affects national trade policy.

Why WTO is so influential on domestic pharmaceutical production?
The WTO agreement on intellectual property rights, as mentioned in TRIPs clause that protects copyright, has made Indonesia unable to produce its own patent-protected drugs, which are usually expensive. Not only ARV, other drugs for chronic diseases are still having their patents. WTO regulations has direct impact on people and becomes a global issue due to the rising drug price (particularly ARV). The implementation of mandatory license on ARV drugs is not fully “defended” by government. Consequently, state fund is quickly drained to buy expensive drugs that can only be imported from foreign countries.

”JAPI demands government to produce ARV domestically and to fight against WTO on TRIPs clause that hinders Indonesian government to produce its own generic drugs due to the binding WTO-induced patent rights towards member countries. It is important because many lives depend on the availability of affordable medicinal drugs in Indonesia.”

Through the action, JAPI asserts its three demands towards Indonesian government:
1. Having the ability to produce ARV domestically for all ARV lines,
2. Increasing the availability of ARV and other essential drugs for various diseases such as cancer, heart disease, lupus, leukaemia, hepatitis and other chronic diseases so that they can be produced domestically with affordable price,
3. Re-ratifying WTO agreement on intellectual property rights.

JAPI in Brief

Indonesia Change Action Network (JAPI) is a national action network declared by various civil society organizations and community-based organizations to implement fairness for marginalized groups and comprehensive Care, Support, Treatment (CST) for PLHIV in Indonesia to attain universal access for PLHIV in particular. JAPI has made various efforts such as strengthening Peer Group Support (PGS) network and civil society organizations in Indonesia, improving advocacy efforts, recommending PGS and civil society organizations to involve into the system with equal power as government, becoming the main referral center for PLHIV in Indonesia and building the capacity of JAPI network members.

Contact Person

Kiki Muliawan
Koordinator Nasional JAPI
Jl. Moh. Kaffi II No : 20 Rt 005/02, Kel. Srengseng Sawah – Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Phone: 081291880866 email: japinasional@yahoo.co.id

No comments