Sidang Pleno Rakyat SeduniaPeople’s Global Plenary Session

_MG_4431Dalam Sidang Pleno Rakyat Sedunia ini menggambarkan keadaan dunia yang berada di bawah dominasi globalisasi-neoliberal, keduanya menggerakkan rakyat di Indonesia dan seluruh dunia untuk memperjuangkan dan secara kolektif melawan WTO. Pembicara dalam plenary ini adalah Antonius Tujan dari Ibon International, Deborah James dari Our World is Not For Sale, Azra Sayeed dari International Women’s Alliance, Nur Hidayati dari Walhi dan Ahmad SH dari Indonesian People’s Alliance.

Plenari ini dibuka dengan pembacaan Pesan Solidaritas Kepada Kemah Rakyat Sedunia dari Ketua ILPS (International League of People Struggle) Prof. Jose Maria Sison yang dibacakan oleh Rudi Habedama. Pesan ini bertemakan “Tingkatkan Perlawanan Rakyat Global Menentang WTO dan Penjarahan Imperialis. Pesan ini memberikan dukungan kepada Indonesian People Alliance yang telah sukses menyelenggarakan Kemah Rakyak Sedunia. Yang telah bergerak dengan program kampanye luas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi berbagai respon rakyat terhadap serangan-serangan baru yang dilancarkan WTO dan politik globalisasi neoliberal imperialis pada umumnya. Karena aliansi ini merupakan aliansi besar organisasi-organisasi massa dari gerakan buruh, tani, wanita, pemuda dan mahasiswa, buruh migrant, rakyat suku bangsa, kaum professional, kelompok pembela lingkungan dan kelompok advokasi lainnya yang telah berhasil dikumpulkan dalam Kemah Rakyat Sedunia ini.

Adalah tugas kita semua untuk berusaha sekuat tenaga untuk membangun persatuan di kalangan organisasi-organisasi dan gerakan rakyat menentang WTO, khususnya pada Konferensi Tingkat Menteri ke 9-WTO. Pertemuan ini memiliki tujuan jahat karena mendorong lebih lanjut serangan-serangan neoliberal dari kekuatan imperialis yang dipimpin AS dan Uni Eropa sebab perjanjian beru yang berhubungan dengan perdagangan sedang dibuat untuk memperkuat persetujuan-persetujuan sebelumnya dengan bertujuan membuka ekonomi nasional dan kekayaan Negara-negara Dunia Ketiga lebih luas lagi dan menjadikannya sebagai objek penjararhan. ILPS pun menghimbau semua anggotanya untuk turut serta dalam Global Day of Action melawan WTO dan perdagangan neoliberal dengan melakukan aksi dan demonstrasi di negerinya masing-masing pada tanggal 6 Desember.

Selanjutnya Plenary ini dilanjutkan oleh Antonio Tujan Jr dari Ibon International yang membahas Krisis Multidimensi dan Serangan Gaya Baru Neoliberal-Imperialisme. Krisis multidimensi dalam sistem neoliberal yang disampaikan oleh Antonia adalah 1) Krisis ekonomi yang tersinkronisasi karena di AS, Eropa, BRICS dan negeri lainnya di berbagai belahan dunia dengan adanya pengangguran dan tertutupnya akses terhadap kebutuhan dasar dan jasa; 2) Krisis pertanian dan pangan karena kenaikan harga produk pertanian, peralihan dalam kebijakan penggunaan tanah sebab penggunaan tanah lebih banyak untukk produksi biofuel; 3) Krisis iklim yaitu perubahan cuaca yang ekstrem dan bencana alam, yang merupakan hasil dari penolakan internasional untuk berkomitmen dalam pengurangan emisi; 4) Krisis politik dengan adanya aksi protes dan kebangkitan rakyat di berbagai negeri. Krisis ini adalah krisis global yang merupakan ciptaan imperialism itu sendiri. Serangan neoliberal diperbarui dengan pendekatan strategis baru yang dirancang untuk menghidupkan kembali mesin kapitalisme global yang terhenti oleh krisis. WTO dan lembaga-lembaga sekutunya berfungsi untuk mempaketkan, melanggengkan dan melegitimasi kebijakan neoliberal untuk mengeksploitasi Negara-negara berkembang.

Taktik-taktik baru yang dilakukan oleh WTO dan sekutunya untuk menyelamatkan diri dari krisis ini adalah 1) Swastanisasi pembangunan dimana pihak swasta melakukan campur tangan dalam pembuatan kebijakan local di Negara berkembang, 2) Green Economy yaitu perkembangan baru tentang eksploitasi neo colonial yang disamarkan dalam dana-dana untuk berbagai kegiatan perubahan iklim, 3) Poros AS menuju Asia Timur merupakan peralihan focus imperialis yang didukung oleh kebijakan militer/politik/diplomasi yang seolah AS dan Eropa sedang bersaing padahal sebenarnya tidak. AS menggunakan alasan untuk melawan teroris yang sebenarnya adalah untuk melawan rakyat itu sendiri. 4) Merekonfigurasi kembali sistem multilateralisme imperialis melalui formasi G20 dan formasi lainnya. Selama 13 tahun sejak perundingan di DOHA, WTO tidak berhasil membuat kesepakatan apapun. Dan karena kemacetan di dalam negosiasi mereka sendiri, akhirnya mereka menggunakan pertemuan Bali untuk menyukseskan kesepakatan. Paket Bali di WTO adalah consensus baru yang ingin mereka capai dan bahwa KTM di Bali menjadi arena yang sangat penting bagi pemodal yang harus kita lawan. Minggu lalu mereka berusaha mensahkan kesepakatan baru di Bali dan mereka gagal, saat ini mereka berusaha menciptakan kesepakatan baru di Bali dan sekali lagi mereka gagal. PGC ini adalah kemah kemenangan dan ini adalah kemah untuk menghancurkan WTO.

Deborah James dari organisasi internasional Our World Is Not For Sale memaparkan bahwa sejak WTO didirikan banyak kesepakatan yang buruk dihasilkan. Banyak Rakyat yang merasakan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh WTO. Dari regulasi keuangan yang menyebabkan krisis keuangan, ratifikasi pangan yang menyebabkan krisis pangan, liberalisasi menyebabkan ketidaksejahteraan bagi buruh dan pekerja begitun HAKI yang menjadi sumber monopoli terhadap akses obat, perluasan agenda yang dilakukan perusahaan-perusahaan menyebabkan krisis lingkungan.

Banyak dari Negara berkembang yang melihat situasi ini untuk memperbaiki aturan yang ada dalam WTO namun Negara-negara maju tidak menghiraukan masukan Negara-negara berkembang. Dari 1999 kami telah berjuang untuk melawan perluasan yang dilakukan oleh WTO. Di Seattle kami berhasil menggagalkan putaran WTO. Tahun 2001 mereka berulah lagi dan mereka mengatakan akan mengatasi masalah pembangunan. Namun setalah DOHA, kita melihat agenda pembangunan telah dipinggirkan dalam agenda negosiasi. Dan Negara kaya ini banyak menuntut dari WTO namun hingga saat ini perjanjian itu tetap belum terjadi hingga tahun 2011 ada perubahan besar. US menjadi pihak yang pertama untuk menyingkirkan putaran DOHA, karena mau mananggalkan agenda pembangunan. Yang mereka lakkukan adalah lebih banyak melakukan liberalissasi dan privatisasi bagi perusahaan-perusahaan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Kami melakukan evaluasi karena kami tidak ingin jatuh dalam jebakan yang mereka lakukan.

Tidak cukup hanya melawan WTO saja namun kita harus melawan perluasan-perluasan yang akan dilakukan oleh WTO. Dan untuk menghentikan kerusakan yang mereka lakukan terhadap buruh, petani, pemuda, perempuan. Salah satu agenda yang sangat penting adalah pertanian. Karena kita tahu WTO membunuh kaum tani. Kita harus mengerti hal ini baru kita dapat mengubah peraturan WTO.

Di WTO Negara kaya diijinkan untuk memberikan subsidi bagi petaninya namun hal ini tidak diperbolehkan pada kaum tani di Negara berkembang. Pada perjanjian sebelumnya di tahun 1995 negara diperbolehkan untuk memberikan subsidi. Sekarang ada 100 negara kaya di WTO dan sekarang hanya 17 negara yang memberikan subsidi karena Bank Dunia mengatakan untuk tidak memperbolehkan hal tersebut. Dan IMF menekankan untuk investasi. Jika mereka tetap melakkukan subsidi mereka akan merusak perdagangan pasar.

Namun Negara kaya tetap memberikan subsidi seperti US memberikan 1000 billion US dan untuk negara-negara Eropa itu lebih banyak lagi. Hal ini menjadi situasi yang sangat tidak adil. Sekarang kita memiliki masalah populasi, perubahan iklim, krisis pangan global yang menyebabkan harga pangan tinggi. Meski harga pangan tinggi, petani tetap miskin karena Bank mengambil keuntungan.

Yang terjadi di WTO hari ini, kita memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan untuk mengubah aturan yang merugikan. Dan paket perubahan ini disebut “Trade Facilitation”, pertanian dan Least Developed Countries (LCD) yang merupakan agenda Negara maju. Mereka akan memaksa untuk melakukan impor pada Negara-negara berkembang. AS telah memblokade upaya-upaya untuk mendorong usulan ini. Mereka ingin memaksakan semua Negara untuk mengikuti perjanjian ini.Mereka juga membahas mengenai “Klausul Perdamaian” yang berarti semua Negara setuju untuk membuat persidangan WTO yang melawan Negara berkembang dan AS ingin memberlakukannya secara permanen untuk semua kondisi. Kita berhak tahu apa yang terjadi di Nusa Dua, Pemerintah tidak mau memberitahukan dan terkadang media pun begitu. Kita harus memberitahukan apa yang terjadi pada media sebab mereka tidak mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat akibat dari WTO ini.

Azra Sayeed dari International Women’s Alliance membahas mengenai Militarism, War dan Neoliberal Offensive. Yang saat ini tidak berbicara tentang WTO namun kepemimpinan militer US. Kita bisa lihat US melakukan monopoli terhadap dunia.
Kapitalisme : Keuntungan dan Kontrol atas keuntungan tersebut. Kontrol juga memiliki dua makna yang pertama menggunakan ekonomi dan militer. Kontrol Ekonomi atas bahan mentah, pasar dan tenaga kerja. Dan institusi yang membantu ini adalah WTO, IMF, Bank Dunia dan PBB. Kontrol Militer ditentukan oleh Kontrol Politiknya, Orientasi politik dari Pemerintah dan rakyatnya. Kontrol Militer juga berpengaruh terhadap akses bahan mentah. Terkadang mereka juga akan melakukan kontrol dimana rakyatnya melawan. George Keenan, director of Policy Planning US menyatakan bahwa US menguasai 50% kekayaan Negara di dunia. Juga mereka menggunakan agama untuk melawan seperti disampaikan Sekjen NATO Willy Cases pada tahun 1995 mengatakan Islam sama bahayanya dengan komunis.

Susunan militer US terdiri dari birokrasi, Basis Militer yang tersebar di dunia dan Industri Militer.
Militer Amerika bertujuan untuk menguasai dunia dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. AS menggunakan WTO untuk mendukung kegiatan militernya. Respon Masyarakat terhadap Militarisasi AS ini adalah Pergerakan perempuan dan pendidikan antimilitarisasi untuk pemuda.

Nur Hidayati, WALHI menjelaskan bagaimana WTO mempengaruhi lingkungan dengan judulnya Perubahan Iklim, Perdagangan dan KOmiditasi Alam.

Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini perubahan iklim menjadi keadaan yang saat nyata di dunia. Dan di perkuat oleh temuan ekspert lingkungan. Perubahan iklim akibat dari dampak industry yang berrbasis bahan bakar fosil. Sayangnya solusi yang ditawarkan untuk mengatasi perubahan iklim bukan untuk mengatasinya. Perubahan iklim menjadi alasan untuk memperluas keuntungan perusahaan-perusahaan.. Misalnya PBB meminta Negara berkembang untuk menahan laju emisinya. PBB akan memperluas perdagangan karbon sebagai solusi perubahan iklim. Emisi yang dikeluarkan oleh negara2 berkembang bisa diperjualbelikan di pasar karbon. Untuk Indonesia solusi yang sekarang sedang gencar adalah REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). REDD dianggap jalan yang paling murah untuk menurunkan karbon emisi yang dipromosikan di tahun 2007 di Bali yaitu Negara-negara maju berjanji untuk memberikan dana kepada Negara berkembang untuk tidak menebang hutannya. REDD ini ditampilkan untuk memperbaiki kondisi hutan namun yang terjadi konflik di masyarakat local. Proses untuk mengatasi masalah iklim adalah berdasarkan pasar dan commodification. Yang perlu diperhatikan kemudian adalah blue karbon dan Biodiversity Offset. Semua ini didukung oleh PBB namun PBB sudah menyerahkan dirinya di tangan perusahaan multinasional.

Terakhir disampaikan oleh Ahmad SH, sebagai Koordinator Nasional Indonesian People’s Alliance yang menyampaikan pandangan IPA mengenai dampak krisis dan WTO terhadap rakyat Indonesia. Yang berharap Kamp Rakyat se-Dunia dapat meningkatkan perjuangan bersama serta persatuan di seluruh gerakan rakyat dunia menentang WTO, khususnya pada acara mereka saat ini yakni Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO. Aliansi Rakyat Indonesia (IPA) merupakan aliansi luas yang dilahirkan oleh spirit mulia perjuangan rakyat dunia sebagai respon untuk menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai respon rakyat terhadap serangan-serangan baru WTO dan politik globalisasi neo-liberal imperialis.

Organisasi perdagangan dunia (WTO) secara historis dibentuk sebagai salah satu skema liberalisasi perdagangan yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya bagi imperialis melalui monopoli perdagangan di seluruh dunia dengan cara membuka pasar seluas-luasnya bagi produk barang dan jasa milik imperialis dan menghilangkan segala hambatan seperti tariff impor, bea masuk, pencabutan subsidi, akses pasar yang mudah, hingga penguasaan atas kekayaan intelektual. Kebijakan yang ditetapkan WTO telah merugikan kehidupan rakyat karena menarik sejumlah sektor publik ke dalam sektor jasa yang dapat diperjualbelikan, seperti pendidikan, kesehatan dan, teknologi informasi dan komunikasi, termasuk juga jasa tenaga kerja. Krisis imperialis yang tak berkesudahan membuat kapitalis monopoli selalu berusaha merumuskan dan memaksakan perjanjian-perjanjian baru dalam soal perdagangan untuk mengintensifkan penjarahan rakyat di negeri-negeri dunia ketiga. Rakyat dipaksa menanggung beban krisis imperialis tersebut. WTO berusaha menipu rakyat soal jalan keluar dari krisis ekonomi global yakni kepatuhan terhadap perdagangan neo-liberal dan penanaman modal. Mereka melanjutkan penipuan besar dengan merumuskan Paket Bali yang meliputi soal fasilitasi perdagangan yang timpang, masalah pertanian, dan isu-isu mengenai negeri-negeri yang kurang berkembang. Paket Bali tersebut akan diteruskan dengan agenda Perjanjian Teknologi Internasional dan Perjanjian Dalam Perdagangan Jasa. Imperialis AS telah menjadikan Indonesia sebagai model negeri berkembang yang terbaik, yang terus dipromosikan dengan segala puja-puji yang palsu dan racun yang menghancurkan rakyat Indonesia; yakni Pertama, Ekonomi. Indonesia merupakan negeri berkembang yang laju pertumbuhan ekonomi tinggi (6,5 persen) dan relatif stabil sehingga menjadi negeri dengan status pendapatan menengah, yakni pencapaian PDB per kapita sebesar 3.000 dollar AS di saat resesi melanda AS dan Eropa, dan mampu mengurangi angka kemiskinan menjadi 30 juta orang saja (2011) dari jumlah pendduduk sekitar 250 juta orang. Kedua, Politik. Sebagai model penerapan demokrasi yang ideal di dunia. Hal itu berangkat Indonesia sebagai negeri berpenduduk Muslim terbesar dunia yang menjalankan model demokrasi modern ( a la AS).

Pembangunan ekonomi dan demokrasi politik ala Amerika Serikat, yang dibagus-baguskan oleh negeri imperialis, merupakan capaian palsu untuk membodohi rakyat Indonesia yang sekarang terus dimiskinkan dan tiada henti dengan gagah berani terus melancarkan perjuangan klas yang sengit untuk melawan politik upah murah dan perampasan tanah yang luas di pedesaan. Tipuan terhadap negeri-negeri ketiga menutup-nutupi Indonesia sesungguhnya adalah negeri setengah jajahan dan setengah feudal, agraris terbelakang, di bawah dominasi imperialis yang telah menjarah kekayaan alamnya dan merampok rakyat Indonesia.

Jika keadaan sekarang ini terus berlangsung maka tak ada harapan bagi negeri seperti Indonesia dapat membangun industri nasionalnya yang mandiri. Rakyat selalu ditipu dan dihadapkan pada tidak ada pilihan lain selain perdagangan bebas yang hakekatnya adalah monopoli milik imperialis. Padahal rakyat Indonesia dapat membangun kekuatan mandiri dengan cara membebaskan dirinya dari belengu sistem lama yang telah lama menghambat perkembangan bangsa secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.
Dominasi dan kontrol imperialisme AS melalui WTO, telah terbukti menghancurkan ekonomi nasional, merusak kedaulatan politik, meracuni kebudayaan nasional dan memerosotkan negeri Indonesia. Rakyat di seluruh dunia harus mengerti kebusukan dan kejahatan imperialisme melalui skema WTO maupun berbagai forum kerjasama dan kelembagaan lainnya yang dibuat mereka. Melalui kesepakatan jahat di WTO, hakekatnya imperialis ingin merampok rakyat lebih banyak lagi.WTO adalah sampah dan anti-rakyat.

Karena itu WTO harus ditolak dan dibubarkan.

Kita menginginkan adanya pembangunan sejati dan adil dengan berakhirnya monopoli yang dilakukan untuk penghisapan dan penidasan terhadap rakyat. Kita juga terus berlawan terhadap kekuatan imperialis yang memaksakan kebijakan ekonomi dan politik, keuangan, perdagangan dan keamanan terhadap sebagian besar negeri yang semakin tereksploitasi dan miskin.
Semoga rangkaian acara kita akan memperkuat persatuan dan militansi bersama dalam menentang seluruh skema jahat imperialis dan kebijakan neo-liberalnya sehinga perjuangan ini terus berlangsung dan meluas di seluruh dunia demi tercapainya demokrasi, keadilan, kedaulatan rakyat.

Bali, GOR Lila Bhuana, 4 Desember 2013The People’s Global Plenary Session describes world condition under the globalization-neoliberal domination, and its purpose is to encourage people in Indonesia and around the globe to struggle and fight collectively against WTO. Plenary speakers are Antonius Tujan from Ibon International, Deborah James from Our World is Not For Sale, Azra Sayeed from International Women’s Alliance, Nur Hidayati from Walhi and Ahmad SH from Indonesian People’s Alliance.

The Solidarity Message To People Global Camp written by Prof. Jose Maria Sison President of International League of People Struggle (ILPS) and recited by Rudi Habedama opens the plenary session. The message has its own theme: “Raising People Global Struggle Against WTO and Imperialistic Robbery.” The message gives support to Indonesian People Alliance that has successfully conducted People’s Global Camp (PGC) and has carried out extensive campaign to facilitate and coordinate various responses of the people against massive attacks from WTO and imperialistic-neoliberal globalization political entities in general. Since the alliance is an amalgamation of mass organizations from workers, women, youths and students, migrant workers, native people, professionals, environmentalists and other advocacy groups who have gathered in the PGC.

It is our main task to passionately build unity among organizations and people struggle against WTO, particularly during the 9th WTO Ministerial Meeting. The conference has malign purpose as it encourages more neoliberal attacks and imperialistic power led by US and EU and because new WTO agreements on trade that are being created will open national economy and resources of developing countries to massive plundering. ILPS urges its members to participate in Global Day of Action against WTO and neoliberal trade agreements by staging rally in their own countries on December 6.

Antonio Tujan from Ibon International discusses on Multidimensional Crises and New Attack of Neoliberal-Imperialism. Multidimensional crises within neoliberal system as delivered by Antionio are 1) synchronized economic crisis since US, Europe, BRICS and other countries saw rising unemployment and more limited access to basic needs and services; 2) Agricultural and food crisis due to the rising price of agricultural produce, shifting of agricultural land from previously food cultivation to biofuel cultivation; 3) Climate crisis, i.e. extreme weather and natural disaster as a result of low international commitment to reduce carbon emission; 4) Political crisis as indicated by mass protests and people struggle in many countries. These are global crisis created by imperialism itself. Neoliberal attack is improved by new strategic approach to rejuvenate global capitalist machine that has been stopped by the crises. WTO and its organizational allies undertake their function to establish, maintain and legitimize neoliberal policy in order to exploit resources in developing countries. WTO and its allies take new tactics to spare themselves from crises; 1) privatization in which private sector may intervene to create national policy in developing countries, 2) Green Economy in which neo-colonial exploitation is concealed as environmental funds; 3) US tendency towards eastern Asia is a form of imperialistic diversion backed by military/political/diplomacy policy as if US and Europe were competing each other while in reality they are not. US employs war against terrorism to fight its own citizens. 4) Reconfiguring imperialistic multilateralism system via G20 and other forms.

For 13 years since Doha Declaration, WTO has not made any agreement. And because of stagnancy within its own negotiation process, WTO makes Bali conference as a way to reach the agreement. Bali conference is a new consensus that WTO wishes to reach and therefore Bali conference is an important battlefield to fight capitalist robbers. Last week, they tried to pass new agreement in Bali but failed, and now they are trying to create new agreement and fail once more. The PGC is a camp of victory and a camp to destroy WTO.

Deborah James from Our World Is Not For Sale explains that since the establishment of WTO many horrible agreements are made. Many people see destruction created by WTO policy, ranging from financial regulation leading to financial crisis, food ratification leading to food crisis, liberalization policy leading to lower welfare of workers, to intellectual property rights leading to medicinal drug monopoly and expansive agenda by capitalist corporation leading to environmental crisis.
Many developing countries view the situation to improve existing WTO regulation but developed countries remain ignorant. Since 1999, we have struggled to fight WTO expansionist policy. In Seattle, we successfully stopped WTO round. In 2001, WTO made another detrimental step and they said that development issues would be addressed. However, after Doha Declaration, we have seen that development agenda has been set aside in their negotiation. Rich countries gave more demands for WTO and until 2011 there was no major change. US became the first country that abolished Doha round, because it planned to leave development agenda by conducting liberalization and privatization of their companies to gain more advantage. We must evaluate ourselves because we do not want to plunge into the same trap.

We should not only fight against WTO but also fight against WTO expansionist policy to permanently stop their destruction towards workers, farmers, youths, and women. Agriculture is a very important agenda since we truly know that WTO kills farmers. We must understand their strategy so that we can change WTO regulation. Under WTO system, rich countries are allowed to give subsidy to their farmers but not in developing countries. Under previous 1995 agreement, countries were allowed to give subsidy but now there are 100 rich countries under WTO and only 17 countries that are allowed to give subsidy because the World Bank strictly regulates subsidy policy and IMF gives much emphasize on investment. If they continue giving subsidy, market will be disrupted. However, rich countries like US still gives subsidy worth $1000 billion and much more for European countries. This is a very unfair situation. We now have overpopulation, climate change, global food crisis problems that cause rising food price. Although food price increases, farmer’s condition does not improve since banking institution takes the benefit. What is happening today at WTO meeting, we have an opportunity to change malign policy. The modified package is called “Trade Facilitation”, containing agriculture and Least Developed Countries (LCD) agenda for the benefit of developed countries. Developed countries would impose import to developing countries. US has blockaded efforts to support the proposal. US wishes to impose all countries to comply the agreement. US also discusses on “Peace Clause” which means all countries agree to make WTO meetings unsupportive to developing countries and US wants to apply it permanently at any given condition. We have right to know what is occurring in Nusa Dua, government has no intention to disclose and sometimes the press too. We should let people now what is WTO causing.

Azra Sayeed from International Women’s Alliance discusses on Militarism, War and Neoliberal Offensive who highligts the military campaign led by US. US has monopolized the world.

Capitalism: Profit and control over resources. Control can be exerted by means of economic and military measures. Economic control over raw materials, market and labors. WTO, IMF, World Bank and UN are the institutions that support economic control. Military control is determined by political control, political orientation of the government and its people. Military control is highly influential on raw material access. Sometimes, military control is taken if people take resistance. George Keenan, Director of US Policy Planning said that US controls over 50 percent of world’s resources. They also use religious issue to exert their control by saying that Islam is as dangerous as Communism (said Willy Cases, NATO Secretary General in 1995). US military hierarchy consists of bureaucracy, military bases in some parts of the world and military industry. American military corps want to dominate the world and will do anything to reach their goal. US exploits WTO to support military campaigns. People response to US military is women’s rights movement and antimilitary education activists.

Nur Hidayati from WALHI explains how WTO has damaged environment via climate change, trade and natural commodification agenda.

We have known that climate change is imminent as environmental experts have warned. Climate change is caused by the impact of fossil fuel-based industry. Unfortunately, solution to address climate change issue is far from ideal. Climate change agenda is used as a legitimation to gain more profits for capitalist industry. For example, UN asked developing countries to lower their carbon emission. UN expands carbon trade scheme as a solution to climate change. Carbon emission from developing countries can be traded in carbon market. Currently, Indonesia is taking its own extensive carbon-reducing solution called REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). REDD is viewed as the cheapest solution to lower carbon emission as it has been promoted since 2007 in Bali, of which developed countries promised to provide financial support to developing countries that preserve their forest. REDD is seen as an improvement for preserving forest but conflict arises versus local people. The process to address climate change is mainly based on market and commodification orientation. We should also take more consideration on blue carbon and biodiversity offset, all of which are supported by the capitalist-dominated UN.

Lastly, Ahmad SH, national coordinator of Indonesian People’s Alliance, conveys IPA’s view on WTO and crisis impact on Indonesian people. The PGC program is expected to boost spirit to fight against WTO, especially for its current Bali conference. IPA is a massive alliance network created from genuine global people struggle as a response to WTO and imperialistic-neoliberal globalization assaults.

WTO was historically formed as a trade liberalization scheme to exploit maximum profit for imperialist entities via trade monopoly around the globe by opening domestic market to imperialist’s goods and services influx and eliminating trade barriers such as tariff and duty, lowering subsidy, facilitating market access, and intellectual property rights monopoly. WTO-created policies have adverse impact on mass because they draw public sectors such as education, health, communication, labors and information technology into tradable service sectors. WTO manipulates people by saying that in order to get out from global crisis, a country should comply to its neoliberal and investment agenda. WTO continues to manipulate by creating Bali Scheme which includes unfair trade practice, agricultural issues, and underdeveloped countries. The scheme will then be followed by International Technology Agreement and Agreement on Tradable Service. The imperialistic US has made Indonesia as the best model of developing country through false compliments; first, for instance, Economy. Indonesia, they say, was a developing country with high economic growth (6.5 percent) and relatively stable, ranking itself into middle-income countries with GDP per capita of $3,000 while recession struck US and Europe and was able to reduce poverty rate to 30 million (2011) from total population of 250 million. Second, Politics. Indonesia has the most ideal form of modern democracy (in US style) despite being the most populous Muslim country in the world. These compliments serve as a lip service to deceive Indonesian people who are being impoverished further and are taking resistance to fight cheap labor and land grabbing in rural areas. Indonesia becomes a half-colonized and half-feudal country, agriculturally backward, and is under imperialistic domination that has plundered its natural resources and people.

This situation must be stopped because otherwise Indonesia will not be able to build a self-reliant national industry. People are deceived and provided with no choice other than free trade that is basically an imperialist monopoly agenda. While in fact, Indonesian people can build themselves by liberating from the old system that has long been shackling national development; economically, politically, and culturally.

US control and domination through WTO has destroyed national economy, political sovereignty, national culture and plunged Indonesia deeper. Global people should understand the malign and evil intention of WTO schemes and their collaborators. Through WTO schemes, imperialists only want to plunder more and more. WTO is a garbage and antipeople. Thus, WTO must be banned and abolished.

We must strive to build genuine and fair development by ending monopoly practice that has done so many harms to the people. We must continue to fight imperialists that impose their own economic, political, financial, trade and security policies on already undereveloped countries.

We wish the program could strengthen our mutual unity and spirit to fight against any malicious imperialist’s scheme and neoliberal policy so that this struggle may keep going and reverberate to all corners of the globe for genuine democracy, fairness, and people sovereignty.

Bali, Lila Bhuana Sports Center, 4th December 2013

No comments