Tantangan Pengobatan dan Perawatan Orang Dengan HIVCare and Treatment Challenge for PLHIV

_MG_4498Kegiatan Sektoral kali ini diorganisir oleh JAPI dan PKBI dengan narasumber Wahyu Wibisono dari JAPI dan Inang WInarso dari PKBI.
Wahyu Wibisono dari JAPI menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman dengan HIV dalam mengakses obat ARV. ARV adalah obat yang digunakan untuk menekan jumlah virus HIV dalam darah. Ada banyak isu yang beredar di antara teman-teman yang hidup dengan HIV bahwa obat ARV akan berhenti pada tahun 2015 dan isu ini cukup meresahkan. Obat-obatan ARV yang kita kenal selama ini terdapat Lini Satu, Dua dan Tiga padahal yang benar adalah regimen. Sampai saat ini sudah ada 17 regimen obat ARV namun di Indonesia baru 7 regimen saja itu pun kebanyakan yang dikatakan adalah Lini Satu sementara pilihan untuk Lini Dua sangat sedikit, hanya Aluvia saja.

Saya sangat berharap Indonesia dapat memproduksi obat ARV ini apalagi dengan adanya Perpres No. 76 tahun 2012. HUbungannya dengan WTO adalah dalam Peraturan ini perusahaan farmasi nasional diharuskan untuk membayar royalty 0,5 persen pada pemegang Patent. Hal ini menyebabkan Perpres ini mandul dalam arti menghambat Indonesia untuk bisa memproduksi obat ARV sendiri. Karena itu saya sangat mendukung Indonesia keluar dari WTO dan membubarkan WTO karena klausul perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pemegang patent menghambat Indonesia untuk bisa memproduksi obat sendiri seperti obat ARV, kanker, jantung dan lain-lain.
Inang Winarso, Direktur PKBI Pusat
Kebanyakan dari pasien HIV sudah meminum ARV untuk menekan jumlah virus agar daya tahan tubuh teman-teman yang hidup dengan HIV kuat. Kurang lebih ada 1500 kasus baru setiap bulan, jumlah total 152.267 ODHA, 944 anak dengan HIV terapi dengan obat ARV untuk orang dewasa usia di bawah lima tahun. Indonesia belum memproduksi obat ARV khusus untuk anak yang berbentuk sirup. Bukan hanya yang dewasa mengalami kebingungan tentang ARV namun juga kebingungan ini di alami oleh anak-anak yang hidup dengan HIV. Hingga saat ini anak-anak ini meminum obat ARV untuk orang dewasa sehingga obat ARV ini harus digerus untuk bisa diminum oleh anak-anak. Seharusnya obat ARV untuk anak-anak ini berbentuk sirup.

Lini 1, lini 2 dan lini 3 hanyalah akal-akalan perusahaan farmasi saja padahal kandungan obat sama, ini adalah praktek untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah kelicikan dalam WTO yaitu adanya perjanjian Trade Related Intelectual Property Rights (TRIPs) yang mengikat dan membuat perusahaan farmasi yang ingin membuat obat generik harus membayar royalty kepada perusahaan pemegang paten. Obat paten membutuhkan biaya penelitian, biaya produksi dan biaya promosi sehingga harganya lebih mahal dan bagi yang ingin memproduksinya harus membayar royalty. Obat generik bermerek membutuhkan biaya produksi dan biaya promosi sehingga harganya agaknya sedikit mahal. Sementara obat generik tanpa merek tidak membutuhkan biaya promosi karena obat generic ini pun mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga harganya jauh lebih murah. Perusahaan farmasi pemegang paten selalu meyakinkan pemerintah untuk mengimpor karena harganya lebih murah dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Kenapa kita tidak dibebaskan dari pembayaran royalty karena Indonesia terikat dalam perjanjian WTO. Hal ini lah yang banyak menyebabkan teman-teman ODHA karena tidak dapat mengakses obat murah. WTO sama dengan VOC di jaman Belanda karena uang pajak kita mengharuskan untuk membayar royalty obat paten tersebut.

Pertanyaan muncul dari Yoke seorang activist HIV dari Bali yang memiliki anak dengan HIV, kesulitan dalam memberikan ARV pada anaknya sebab untuk memberikan obat ARV untuk anak harus sesuai dengan tinggi badan dan berat badan. Yoke menanyakan apakah tidak ada kapsul yang sudah disesuaikan untuk anak. Mas Inang menjawab bahwa memang Indonesia belum memproduksi obat ARV untuk anak hingga saat ini pun masih mengimpor namun permasalahannya adalah tinggi dan berat badan anak Indonesia tentu akan berbeda dengan anak-anak di luar meskipun usianya sama. Masalah tidak dapat memproduksi ini masih terkait dengan masalah paten. Yuli pun menambahkan bahwa ada sosialisasi bahwa terdapat kombinasi obat untuk ARV anak kapsul dengan cair namun kesulitannya adalah untuk menakarnya memang harus sangat sesuai. Kiki dari JAPI menambahkan bahwa masalah obat-obatan ini tidak hanya untuk masalah ARV saja namun untuk obat esensial lainnya seperti obat jantung, diabetes dan lainnya. Untuk ARV saja jika takarannya tidak sesuai akan menyebabkan resistansi apalagi untuk anak jika takarannya tidak sesuai.

Sindi dari Bandung mengupdate implementasi Lisensi Wajib Perpres No. 76 Tahun 2012 di Indonesia yang berjalan sangat lambat. Perusahaan nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memproduksi ARV baru ditunjuk pada akhir April 2013 kepada Kimia Farma. Kemudian dukungan untuk memproduksinya sendiri dipersulit, semuanya dengan persoalannya sendiri-sendiri padahal sebenarnya sangat berkaitan. Tenofovir sendiri untuk Indonesia potensi untuk memproduksinya sangat tinggi, apalagi Tenofovir untuk Hepatitis B yang jumlahnya kurang lebih 3 juta jiwa pasien ditambah dengan pasien HIV. Bulan Oktober 2013, CEO Gilead mendatangi pemerintah Indonesia dengan pesan agar Indonesia tidak memproduksi Tenofovir silahkan impor dari Mylan mereka akan beri harga yang lebih baik padahal Kimia Farma memiliki kemampuan untuk bisa memproduksinya. Untuk ARV Lini 2 sendiri, Kimia Farma belum bisa memproduksinya karena memang teknologi transfernya sangat sulit meskipun terdapat lisensi wajib yang memudahkan Kimia Farma untuk bisa mengimpor dari perusahaan generic lainnya namun ada protes yang diajukan oleh perusahaan pemegang paten juga dikarenakan royalty yang sangat kecil. Submission 301 yang menyatakan bahwa Indonesia mengakui adanya kekeliruan dalam mengeluarkan Lisensi Wajib ini akan mempengaruhi pada Lisensi Wajib yang akan datang pada obat-obatan esensial lainnya dan jika implementasinya tidak dilakukan Indonesia akan menjadi contoh yang buruk dalam mempraktekan lisensi wajib bagi Negara lain._MG_4498The sectoral event is now organized by JAPI and PKBI represented by Wahyu Wibisono from JAPI and Inang Winarso from PKBI.
Wahyu Wibisono from JAPI explains current problem encountered by people with HIV (PLHIV) to access ARV drugs. ARV is an antiviral treatment to reduce HIV virus in blood. Many issues arise among PLHIV including that ARV would be no longer produced in 2015 and it is quite disturbing. ARV consists of three lines (first, second, and third), although they are more properly called as regiments. There are 17 regiments of ARV but in Indonesia only 7 are available, mostly first line, while second line has very limited availability (only Aluvia).

I hope that Indonesia could produce ARV drugs especially backed with Presidential Decree No. 76/2012. In relation to WTO issue, national pharmaceutical companies must pay 0.5 percent of royalty to patent holder, making the presidential decree ineffective. Therefore, I fully support Indonesia to remove its membership from WTO and to abolish WTO because the intellectual property rights clause to patent holder has hindered Indonesia to produce its own medicinal drugs such as ARV, cancer drugs, coronary disease drugs, and others.

Inang Winarso, Coordinator of PKBI
Most patients with HIV have consumed ARV to reduce HIV level in order to improve their immunity. There are more than 1,500 new HIV cases every month, with total of 152,267 PLHIV, 944 children (under five years old) with HIV treated with adult ARV. Indonesia has not yet produced special ARV syrup for children with HIV. Until now, children with HIV consume ARV for adults so that the tablet must be crushed first prior to consumption. Syrup is the best type of ARV for children.

First, second, and third lines are the subterfuge of pharmaceutical companies while in fact all ARV lines contain similar content. This is one of WTO malicious manuveur by creating Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) that causes pharmaceutical companies producing generic drugs to pay royalty to patent holder. Patent drugs generate massive research, production and promotion costs causing much higher price than generic and drug manufacturers must pay royalty to produce them. On the contrary, generic drugs (with no brand name) does not require promotion because generic drugs receive government subsidy, making them much cheaper. Patent-holder pharmaceutical companies always ensure government to import drugs because importing drugs is cheaper than producing them. It is why we must pay royalty payment because Indonesia complies WTO agreement, and it is why so many PLHIV cannot access affordable treatment. WTO is analogous to Dutch VOC since taxpayers must pay patent drug royalty.

A question arises from Yoke, an HIV activist from Bali who has a child with HIV, who encounters difficulty to provide ARV since ARV treatment for children should be adjusted with their height and weight. Yoke asks whether there is ARV capsule that has been adjusted for kids. Inang says that Indonesia has not produced ARV drug for children and still has to import it and there are weight and height differences between Indonesian kids and other kids outside Indonesia even though they have similar age. The production issue is aggravated by patent issue. Yuli anwers that there is combined ARV treatment (capsule and syrup) for children but the problem is that the treatment should be adjusted accurately. Kiki from Japi says that medicinal drug issue is not confined to ARV only but also to other essential drugs for diabetes, heart disease and other chronic diseases. Improper ARV dosage may cause virus resistance.

Sindi from Bandung updates information on slow Mandatory Licensing implementation in Indonesia, according to Presidential Decree No. 76/2012. National pharmaceutical company appointed in April 2013 by government to produce ARV is Kimia Farma. However, there are many obstacle to produce ARV domestically. Indonesia is highly potential to produce Tenofovir. Moreover, there are more than 3 million patients with hepatitis B and HIV treated with Tenofovir. In October 2013, Mylan CEO Gilead asked Indonesian government to import Tenofovir from them with much lower price while in fact, Kimia Farma is able to produce it. Kimia Farma is not yet able to produce second line ARV due to more difficult technological transfer although there is mandatory licensing that facilitates Kimia Farma to import from other generic drug manufacturers and it is protested by patent holder companies. Submission 301 states that Indonesia admits its error in issuing the Mandatory Licensing that may affect future licensing on other essential drugs and if it is implemented poorly, then Indonesia will give a bad example of mandatory licensing practice.

No comments