Tingkatkan Perlawanan Rakyat Global Menentang WTOPEOPLE’S STRUGGLES AND RESISTANCE TO THE NEOLIBERAL AGENDA

IMG_4382

Tingkatkan Perlawanan Rakyat Global Menentang WTO dan Penjarahan Imperialis

Kami, Liga Internasional Perjuangan Rakyat, menyampaikan salam solidaritas yang hangat kepada semua organisasi, grup dan perorangan dalam perjuangan melawan globalisasi neo-liberal dan penjarahan Imperialis.
Kami ucapkan selamat kepada Aliansi Rakyat Indonesia yang dengan sukses telah menyelenggarakan Kamp Rakyat Sedunia, melalui kerjasama erat dengan Komite Koordinasi Internasional di mana Liga Internasional Perjuangan Rakyat tergabung. Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Aliansi Rakyat Indonesia karena telah bergerak maju sejak Januari dengan program kampanye luas untuk memfasilitasi dan mengkoordinasi berbagai respon rakyat terhadap serangan-serangan baru yang dilancarkan WTO dan politik globalisasi neoliberal imperialis pada umumnya.

Kami gembira bahwa perjuangan menentang WTO dan penjarahan telah memperkuat Aliansi Rakyat Indonesia yang merupakan sebuah aliansi besar organisasi-organisasi massa dari gerakan buruh, tani, wanita, pemuda dan mahasiswa, buruh migran, rakyat suku bangsa, kaum profesional, grup-grup pembela lingkungan dan grup-grup advokasi lainnya yang berasal dari berbagai provinsi, pulau yang beragam suku dan bahasanya. Kami mendukung seruan Aliansi Rakyat Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan perdagangan yang mengabdi rakyat serta saling menguntungkan, mengakhiri liberalisasi perdagangan, menolak persetujuan baru WTO yang timpang dan membubarkan WTO.

Kami sangat senang telah bekerja sama dengan Aliansi Rakyat Indonesia dan kami, memberi segala bentuk dukungan dan bantuan, sesuai dengan kemampuan kami. Sudah menjadi tugas kita semua berusaha sekuat tenaga untuk membangun persatuan di kalangan organisasi-organisasi dan gerakan rakyat menentang WTO, khususnya pada Konferensi Tingkat Menteri ke 9-WTO.

Kita semua sangat prihatin bahwa pertemuan itu mempunyai tujuan jahat karena mendorong lebih lanjut serangan-serangan neoliberal dari kekuatan imperialis yang dipimpin AS dan Uni Eropa. Perjanjian-perjanjian baru yang berhubungan dengan perdagangan sedang dibuat untuk memperkuat persetujuan-persetujuan sebelumnya dengan tujuan membuka ekonomi nasional dan kekayaan negeri-negeri Dunia Ketiga lebih luas lagi dan menjadikannya sebagai objek penjarahan.

WTO yang dipimpin AS dan G-8 merupakan inti dari G-20 dengan sia-sia mencoba menipu rakyat bahwa jalan keluar dari krisis ekonomi global dewasa ini adalah mematuhi kerangka perdagangan neo-liberal dan penanaman modal, meluaskan dan menjalankannya lebih lanjut melalui apa yang dinamakan “Paket Bali” yang meliputi fasilitasi perdagangan yang timpang, isu-isu mengenai negeri kurang berkembang dan masalah pertanian. Paket ini juga berhubungan dengan apa yang dinamakan agenda-agenda paska Bali, seperti Perjanjian Teknologi Internasional dan Perjanjian dalam Perdagangan Jasa. Kerangka neo-liberal terus memperburuk krisis yang telah ia lahirkan.

Kekuatan imperialis dengan sia-sia berusaha menipu negeri-negeri Dunia Ketiga bahwa jalan keluar dari krisis dan keterbelakangan adalah mengikuti Indonesia sebagai model yang dianggap lulus dengan status pendapatan menengah dan berada di jalan untuk bergabung dengan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS). Sesungguhnya Indonesia adalah negeri yang tetap setengah jajahan dan setengah feudal, agraris dan terbelakang, disebabkan karena penjarahan imperialis yang tak terkendalikan terhadap sumber alamnya dan kelebihan dalam impor manufaktur.

Patut dipuji bahwa Kamp Rakyat Sedunia telah muncul sebagai alat di tangan rakyat dunia untuk melawan propaganda imperialis, menolak WTO dan apa yang dinamakan kesepakatan Paket Bali. Kamp Rakyat Sedunia dapat sepenuhnya menjadi tempat yang demokratis untuk belajar bersama, menganalisa dan melancarkan aksi menentang ekonomi-politik neo-liberal dan WTO. Kamp ini dirancang guna mendorong semua peserta untuk mengorganisasi kegiatannya sendiri dan kemudian bertemu dalam sidang-sidang pleno di mana mereka dapat merumuskan tujuan bersama untuk menentukan alternatif terhadap model pembangunan palsu yang disebarkan oleh kekuatan imperialis.

Krisis multidimensi dari sistem kapitalis dunia semakin serius dan dalam. Para promotor imperialis untuk globalisasi neo-liberal telah keliru melihat terkait dengan diteruskannya politik dan mekanisme lama yang semakin memburuk sebagai solusi. Padahal politik dan mekanisme itulah yang melahirkan multikrisis (ekonomi dan keuangan, sosial, energi, pangan dan iklim).
Bank dan perusahaan-perusahaan kapitalis monopoli ditebus dengan uang publik dan terus menikmati pemotongan pajak dan kontrak-kontrak yang menguntungkan, subsidi dan jaminan; sementara kaum pekerja dan rakyat umum menderita karena tingginya tingkat pengangguran, fleksibilisasi tenaga kerja, peningkatan biaya hidup, pajak tidak langsung atas bahan kebutuhan pokok, pemotongan upah dan jaminan, rentetan langkah-langkah penghematan yang terus-menerus mengurangi pekerjaan publik, jaminan sosial dan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan. Kondisi pengangguran sebagai contoh menghasilkan kemiskinan dan ketidaksetaraan yang semakin buruk.

Kami menyambut pleno Kamp Rakyat Global yang akan membahas masalah-masalah besar seperti krisis di berbagai bidang (sosial-ekonomi , energi , pangan dan iklim ) dan serangan neoliberal; militerisme dan perang agresi; perjuangan rakyat Indonesia; dan perlawanan rakyat di seluruh dunia, dan lokakarya atau konferensi tematik dan sektoral. Kami yakin bahwa semua kelompok yang turut serta, termasuk organisasi-organisasi anggota ILPS, akan memberikan kontribusi kepada suksesnya sidang-sidang pleno dan workshop.

Kami menyambut seruan Kamp Rakyat Global untuk perubahan sistem. Kita harus menuntut berakhirnya sistem yang tidak adil yang telah melahirkan krisis dan menggunakannya untuk lebih mengeksploitasi dan menindas rakyat, menjarah lingkungan, memaksakan perjanjian perdagangan yang tidak adil dan timpang serta memperdalam hubungan neo-kolonial antara negeri-negeri imperialis dan negeri-negeri terbelakang, pun dengan demikian lebih mempercepat akumulasi dan konsentrasi kekayaan di tangan kaum borjuis monopoli dengan mengorbankan rakyat pekerja dan negeri-negeri terbelakang.

Tujuan kita adalah pembangunan sejati dan seimbang di semua bidang, di mana rakyat adalah agen perubahan dan penerima manfaat. Kita harus mengatasi penghisapan imperialis dan penghisapan klas dan semua ketidakadilan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan yang sudah terjadi hingga sekarang. Kita harus menentang dan menghentikan monopoli aset produktif yang dilakukan oleh segelintir orang yang menggunakannya untuk lebih memperkaya diri mereka sendiri melalui penghisapan dan penindasan terhadap rakyat pekerja.

Keadilan mensyaratkan berakhirnya semua bentuk penghisapan klas dan diskriminasi. Dalam hubungan antar negara, kita harus menghentikan praktek kekuatan imperialis yang memaksakan politik dan kebijakan ekonomi, keuangan, perdagangan, sosial, dan keamanan untuk membuat sebagian besar negeri terus dieksploitasi dengan kejam, dan tetap dalam keadaan miskin dan terbelakang.

Kami berharap Parade Rakyat Global pada awal kegiatan, disusul dengan Malam Solidaritas, Musyawarah Rakyat Global dan Pawai Global akan memperkuat persatuan dan militansi semua peserta Kamp Rakyat Global. Kami sangat berharap Kamp Rakyat Global meneruskan tradisi militan perlawanan rakyat selama berlangsungnya pertemuan tingkat menteri WTO dalam bentuk aksi-aksi massa jalanan, seperti di Cancun, Seattle dan Hong Kong .

Kami telah menghimbau semua organisasi anggota ILPS untuk turut serta dalam Global Day of Action melawan WTO dan perdagangan neoliberal, dengan melakukan aksi dan demonstrasi di negerinya masing-masing pada tanggal 6 Desember.
Semoga Kamp Rakyat Global bergema dan dapat menginspirasi rakyat Dunia Ketiga untuk memperjuangkan kedaulatan nasional, kekayaan nasional dan pembangunan yang melawan pemaksaan yang sudah terjadi hingga sekarang dari kekuatan imperialis melalui WTO dan lembaga-lembaga multilateral lainnya. Ketika krisis sistem kapitalis dunia memburuk, gerakan anti-imperialis rakyat akan tumbuh lebih kuat.

Kami mengambil kesempatan ini untuk mengekspresikan kekaguman kepada gerakan demokratis dan anti-imperialis rakyat Indonesia yang tumbuh berkembang dengan cepat. Kami sungguh berharap 250 juta rakyat Indonesia akan bangkit sebagai benteng kemerdekaan nasional, demokrasi, keadilan sosial dan pembangunan. Kami berterima kasih kepada Aliansi Rakyat Indonesia yang menjadi tuan rumah bagi Kamp Rakyat Global untuk menentang WTO dan penjarahan imperialis. ###

Pesan solidaritas kepada Kamp Rakyat Sedunia di Bali, Indonesia, 2-6 Desember, 2013.
Oleh Prof. Jose Maria Sison
Ketua Liga Internasional Perjuangan Rakyat (ILPS)
PEOPLE’S STRUGGLES AND RESISTANCE TO THE NEOLIBERAL AGENDA

In behalf of the International League of Peoples' Struggle (ILPS), I wish to thank the organizers of the People's Global Camp in Bali, Indonesia, for inviting me to to speak about issues relating to the WTO. I thank the Indonesia Peoples Alliance (IPA) in particular for giving us this opportunity to contribute to its Plenary Session on People's Struggles and Resistance.

I am honored to be among the plenary speakers in this anti-imperialist gathering of hundreds of representatives of people's organizations and social movements. This gathering is an effective counterpunch against the World Trade Organization (WTO), which is concurrently holding its 9th ministerial summit in Bali.

It is enlightening and useful to have an overview of the people's struggles against the WTO and the people's resistance against the neoliberal agenda in general, especially in the past two decades. I understand that most of you are interested, as we are in the ILPS, in studying and discussing an anti-imperialist framework for comprehending and analyzing the global impacts of the WTO and the neoliberal agenda, and how the world's peoples are fighting back, at the global level and at various levels within their respective countries.

Two decades of neoliberal globalization have led the world to a state of fast-accelerating recurrent crisis, in which the US-led WTO has facilitated the further wholesale integration of entire economies into the world capitalist system. The system of world trade set up by the WTO has become a major tool to further open up Third World countries to worsening exploitation and plunder by the advanced capitalist countries, under the deceptive banner of“free trade”and the false promise of economic growth and prosperity.

For example, through the Agreement on Agriculture (AoA) and the Agreement on Subsidies and Countervailing Duties, the WTO has forced a grossly disadvantageous trade position on developing countries, which are greatly reliant on export-oriented agriculture and also desirous of protecting their own struggling domestic industries from the deluge of cheap imports.

Worldwide resistance against neoliberal globalization

Even before the WTO was established in 1995, the world's peoples had resisted the dictates of its precursor, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), and the two other imperialist-controlled Bretton Woods institutions, the International Monetary Fund (IMF) and World Bank. At the G7 summit in Paris in July 1989, an anti-G7 coalition organized a counter-summit under the banner of“We've Had Enough!”and held a 10,000-strong demonstration, which called for cancellation of Third World debt.

There was also resistance to imperialist-controlled regional trade blocs such as the North American Free Trade Agreement (NAFTA) and the Free Trade Area of the Americas (FTAA)—especially as their impacts greatly undermined the national economies of Latin American countries. The particularly dire situation of Mexico's peasantry drove the Zapatistas, through the New Year's Day 1994 Chiapas uprising, to become an early voice of the movement against neoliberal globalization.

The WTO's inaugural (first) ministerial itself, held in Singapore in 1996, escaped the street manifestation of the people's resistance. Since then, however, all WTO summits have been hounded by mass protests and counter-summits or alternative conferences within the host city, in the host country, or in other countries.

In 1998, for example, the People's Global Action and other international initiatives focused their protests on the 2nd WTO ministerial in Geneva, on the G8 meeting in Birmingham, and on the 50th anniversary of GATT. The 1998 mass actions were concentrated in Europe, with most initiatives coming from European radical parties and trade unions, but already broad alliances emerged to coordinate related protest activities and organizations worldwide, including peasant organizations.

The year 1999 marked a watershed period, signified by the now-famous“Battle in Seattle”in which 100,000 people demonstrated during the 3rd WTO ministerial held in Seattle, Washington State in late November. The protestors battled with police in the streets of that major U.S. city, in militant resistance against the attempts of the U.S. authorities to disperse the mammoth demonstration. The Battle of Seattle was prefigured by the Carnival against Capitalism held earlier in June in Bologna and other cities.

I announced the formation of the International Initiative Committee for the establishment of the International League of Peoples' Struggle at my keynote speech to the Anti-WTO People's Assembly and March-Rally on November 28, the eve of the Battle of Seattle. The IIC was convened in January 2000 to rally major anti-imperialist and democratic countries in various to form the ILPS and struggle against the WTO and other imperialist agencies

In the period of 2000 to 2003, the popular resistance against the WTO and neoliberal globalization as a whole further broadened and deepened in all regions of the world. Not only the next WTO ministerials (the 4th ministerial in Qatar in 2001 and the 5th in Cancun, Mexico in 2003) but also other major summits of imperialist states and institutions were hounded by huge demonstrations and other forms of protest, often by people of various nationalities gathering for counter-summits in the same city hosting the official conference. Major march-rallies countered practically every G7 or G8 meeting, semi-annual IMF and World Bank meeting, annual World Economic Forum, and EU summit.

On the other hand, the people's resistance was confronted with the phenomenon of the World Social Forum. The WSF emerged in 2001 and based itself in Porto Alegre, Brazil, supposedly as an“open space”platform for airing critiques against and alternatives to neoliberalism, and for promoting “global civil society”. In reality, it relied on undemocratic practices and imperialist funding to ensure the perennial presence of prominent personalities while excluding national liberation movements in its gatherings. It is in fact a joint project of US intelligence operatives under the cover of Ford Foundation, certain French Trotskyites, and certain social democrats in France and Brazil. Thus, for some time, it functioned to derail and coopt the growing militancy of the people, and to redirect this towards safe reformist channels that merely cosmeticized the world capitalist system.

From 2004 to 2007, the people's struggle against neoliberal globalization intensified. The ILPS successfully carried out the Mumbai Resistance against Imperialist Globalization and War (MR 2004), from January 16 to 20, 2004 in Mumbai, India. It acted as counterpoint to the WSF which was held across the street in the same period. Many of the organizations represented here in the People's Global Camp participated in MR 2004 to uphold the national and democratic rights and interests of the oppressed classes, nations, sectors, and the rest of the people who are victimized by the imperialists and by their puppets.

Anti-imperialist and democratic forces carried out mass protests against neoliberal globalization in so many cities. They coordinated on an international scale and launched sustained campaigns from year to year. They influenced other major political forces and encouraged some Third World governments to assert national independence. They struggled to counter, delay or block some of the worst agreements and proposals under the WTO and the neoliberal offensive. Amid the recurring crisis, they aroused renewed interest in the socialist alternative and in the possibilities of a new world without imperialism.

The 2008 financial meltdown shook the economic foundations and ideological premises of the world capitalist system and incited the world's peoples to further intensify their resistance to neoliberal globalization and intensify their struggles. Promptly, the ILPS held an international forum of prominent economists in Amsterdam in January 2009 to analyze the crisis and make a strong call for the people's resistance. We are now in the midst of this reinvigorated global mass movement and its increasingly marked anti-imperialist content. This mass movement has certainly advanced greatly in the last five years, and has spread further to more cities and rural areas of all regions of the world.

The international workers' movement has undertaken May First rallies and marches to mobilize the trade unions and worker-based parties to fight for workers' rights, especially in the face of wage and benefit cuts, unemployment, and austerity measures. In recent years, workers become more militant and have launched general workers' strikes. Massive people's demonstrations have become more frequent in the imperialist heartland of Europe and some North American cities. In Europe, the strike movement has become widespread and fierce in opposing the impositions of the so-called Troika composed of the IMF, the EU, and the European Central Bank. In developing countries, particularly those classified as “emerging economies”such as India, Brazil, and China, the workers' and strike movement is also intensifying and inspiring to the peasant masses.

The peasant movement throughout the world has also waged mass protests against the WTO. These include the fluvial protest boats of Pamalakaya, the Philippine fisherfolk alliance and the case of a Korean farmer taking his own life in Cancun to protest WTO impositions on agriculture. The peasant masses have vigorously opposed the imperialist grabbing of land, water, and other natural resources, and the worst forms of feudal and fascist oppression. From the more populous countries of Asia to the resource-rich regions of Africa and Latin America, peasant and indigenous communities have been organizing themselves and waging persistent struggles against foreign monopoly land grabs, feudal land monopoly and warlord oppression, rural poverty, the food crisis, and the deleterious impacts of environmental degradation.

In several countries, workers' parties have gone beyond leading the trade union movement and popular participation in parliamentary struggle, and have led armed liberation movements or preparing the ground for future armed struggle against the imperialists and local fascist regimes. Some of these armed liberation movements have persevered for decades in rural areas by relying on the support of the peasantry and effectively addressing their basic agrarian problems.

There are countries which are assertive of national independence and which allow their people to engage in mass movement against neoliberal globalization and WTO. The best of such countries are Cuba, Venezuela and others that belong to the Bolivarian Alliance for the Peoples of Our Americas (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, or ALBA) in 2001. They actively oppose the FTAA and other similar so-called free trade agreements.

The governments in ALBA have opened up possibilities for their people and mass movements to resist neoliberal globalization. ALBA poses a challenge to the US and US-led regional blocs in Latin America and may serve as a model for other anti-imperialist states to follow in their own regions. But it remains to be seen how ALBA can consolidate itself and further expand.

Prospects for the people's struggle

Looking back at the past decades of people's resistance to neoliberal globalization and to the WTO and considering the possible impacts of a renewed neoliberal offensive that this Bali ministerial and the so-called Bali Package will inflict on the world, we are certain that the broad masse of the people will fight back with all effective forms of mass action. We can draw lessons from the experience of anti-neoliberal people's organizations, movements, alliances, and campaigns and define the tasks for advancing the resistance to a new and higher level..

We in the ILPS offer the framework of a comprehensive anti-imperialist and democratic line of struggle, and invite other organizations and alliances to join us or coordinate with us in common campaigns and campaign platforms for the purpose of advancing the common cause and attaining mutual benefit. We are also open to participating in campaigns and activities initiated by other organizations and alliances.

While the broad global mass movement against neoliberal globalization should respond to each major international event such as multilateral or multi-stakeholder summits and other conferences, and further develop the capacity to hold globally coordinated actions, all positive forces must expand and consolidate their mass base at the national and grassroots levels. In particular, we should pay attention to regional or national issues generated by imperialism and neoliberal globalization.

The ever-worsening crisis of the world capitalist system is wreaking havoc on all countries, and the broad masses of the people have no choice but to resolutely fight back and move inexorably in the direction of a fundamentally new and better world. The masses, and they alone, can liberate themselves from the scourge of imperialism and create a bright socialist future for themselves. ###

By Prof. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle

Speech to the People’s Global Camp Plenary
Session on People’s Struggles and Resistance
Bali, Indonesia, December 4, 2013

No comments