WTO dan Fleksibilitas TRIPS yang MenjebakWTO and Trapping TRIPS Flexibility

ARV

Tanggal 3-6 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali, Indonesia sedang diadakan Konferensi Tingkat Menteri ke 9 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Dalam konferensi ini para pejabat dunia akan melakukan negosiasi dan kesepakatan mengenai perdagangan. Aturan dalam WTO adalah aturan yang sama bagi Negara-negara anggotanya, idenya adalah jika semua Negara bermain dengan aturan perdagangan yang sama, maka semua Negara baik yang kaya ataupun miskin akan mendapatkan keuntungan. Dengan sedikit hambatan perdagangan, barang dan jasa dari semua jenis akan lebih terjangkau serta dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan peluang bisnis.

Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian, ratusan aktivis dari Indonesia dan Internasional melakukan aksi protes menentang adanya WTO dan mengungkapkan kritik terhadap aturan WTO, yang kedepannya dapat merugikan banyak masyarakat di Negara-negara berkembang.

Apakah WTO itu?
World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan duni yang berdiri sejak 1 Januari 1995 yang beranggotakan 159 negara di dunia. WTO tidak hanya mengurus perdagangan semata tetapi juga masalah investasi, jasa, pertanian dan Hak Kekayaan Intelektual.

Di balik WTO, berdiri Negara-negara adidaya dan perusahaan-perusahaan raksasa dunia, WTO digunakan untuk mengatasi krisis sekaligus kelebihan atau over produksi, jasa dan modal (capital) sekaligus mencari keuntungan yang luar biasa dari negara-negara berkembang. Yang dilakukan dengan cara mengeruk bahan mentah murah dan sumber daya alam, menarik keuntungan besar dari buruh murah, menguasai pasar dalam negeri dengan produk-produk dagang asing yang membuat ketergantungan modal asing melalui utang luar negeri, pinjaman dan dana hibah.
Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No. 7 tahun 1994. Sistem perdagangan multilateral WTO di atur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh Negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar Negara yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan. Karena hal inilah maka sebuah Negara patut tunduk dalam semua perjanjian WTO yang juga di atur dalam Undang-undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Karena Indonesia adalah salah satu Negara yang menandatangani perjanjian WTO maka pemerintah Indonesia wajib menyelaraskan kebijakan domestik sesuai dengan ketentuan WTO.

Bagaimana WTO dapat berpengaruh pada produksi obat-obatan dalam negeri?
Dengan adanya perjanjian WTO terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) inilah yang tertuang dalam klausul TRIPs untuk melindungi hak cipta yang dapat mengakibatkan Indonesia tidak dapat memproduksi sendiri obat-obatan mahal yang masih dilindungi oleh paten. Bukan hanya ARV bagi Orang Dengan HIV namun obat-obatan penyakit kronis lainnya pun masih banyak yang dilindungi oleh paten. Peraturan WTO mengenai HAKI ini secara otomatis berdampak langsung bagi masyarakat dan menjadi isu global karena mahalnya harga obat. Implementasi lisensi wajib sendiri untuk obat-obatan ARV belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Lisensi wajib semestinya memungkinkan setiap Negara untuk melakukan otorisasi kompetisi generic terhadap obat-obatan paten dan sebagai gantinya memberikan pembayaran royalti terhadap pemegang paten. Fleksibiltas yang terdapat dalam perjanjian WTO tentang Aspek Terkait Hak Kekayaan Intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS) yaitu WTO TRIPS Artikel No. 31 “Penggunaan Lain tanpa Otorisasi Pemegang Hak.” Sesuai dengan Artikel 1.1 dalam TRIPS bahwa “Setiap anggota bebas menggunakan metode yang sesuai dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian dengan sistem dan praktek hokum yang mereka miliki.”

Dalam Deklarasi Doha pada tahun 2001 menjelaskan bahwa hak kesehatan Negara dalam TRIPS menegaskan bahwa TRIPS seharusnya diinterpretasikan sebagai sebuah sikap yang mendukung hak setiap Negara dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mempromosikan akses yang mudah terhadap obat-obatan bagi semua pihak.

Sayangnya fleksibilitas TRIPS ini tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah dan malah menjadikannya bumerang sehingga justru menghambat pemerintah untuk dapat memproduksi sendiri obat-obatan murah. Jika saja pengenalan kompetisi generik dilakukan secara konsisten hal ini secara efektif dapat menurunkan harga obat-obatan dan seiring berjalannya dengan waktu dipastikan harga obat akan terus turun. Obat-obatan yang menggunakan lisensi wajib dapat diproduksi untuk penggunaan dalam negeri saja, diimpor atau untuk kondisi tertentu juga dapat diekspor. Hal ini justru akan menjadikan pemerintah lebih mandiri dan lebih menguntungkan untuk jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.ARV

During 3rd-6th December 2013, the 9th World Trade Organization (WTO) Ministerial Meeting is held in Nusa Dua, Bali. All world leaders will conduct negotiation and agreement on trade. WTO regulation applies for its member countries and, ideally, if all countries comply the same trade rule, all countries, rich and poor alike, will get the benefits. With low trade barriers, goods and services of any kind will be much more affordable, creating more employment and business opportunity.

In reality, it does not seem that way, as hundreds activists from Indonesia and abroad are currently taking a protest against WTO and express criticism on WTO regulation which has harmed many people in developing countries.

What is WTO?
WTO is a world trade organization established on January 1, 1995 with 159 member countries. WTO not only regulates trade but also investment, service, agriculture and intellectual property rights.
Behind WTO lie powerful countries and capitalist giants, WTO serves as their medium to address overproduction problem and to gain massive advantage from developing countries. They extract cheap raw materials and natural resources, they are benefited from cheap labors, they dominate domestic markets with foreign products causing too much dependency on foreign capital via foreign debt, loan, and grant.

Indonesia is one of WTO founders and has ratified WTO establishment as manifested in Law No. 7/1994. WTO multilateral trade is regulated through an agreement containing basic principles of international trade as a result of negotiation among member countries. The agreement serves as a binding contract between two countries and domestic government should comply it. Therefore, a country must follow all WTO agreements that are also regulated in Intellectual Property Rights. Indonesia is one of 157 countries who ratified WTO in 1995 and as a part of WTO, the government must conform its domestic policy accordingly.

The WTO agreement on intellectual property rights, as mentioned in TRIPs clause that protects copyright, has made Indonesia unable to produce its own patent-protected drugs, which are usually expensive. Not only ARV, other drugs for chronic diseases are still having their patents. WTO regulations has direct impact on people and becomes a global issue due to the rising drug price. The implementation of mandatory license on ARV drugs is not carried out by Indonesian government.

Mandatory license allows every country to take generic competition authorization on patent drugs and to give royalty payment to the patent holder instead. Flexibility in WTO agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs is mentioned in WTO TRIPS Article No. 31 on “Other Utilization without Rights Holder Authorization.” According to TRIPs Article 1.1, “Every member is free to utilize suitable method to implement terms and conditions as contained in the Agreement with its own system and law practice.”

The 2001 Doha Declaration on state’s health right declared that TRIPs should be interpreted as a gesture that supports country’s right to protect public health and to promote easier access for any medical treatment to all citizens.

Sadly, the TRIPs flexibility is not fully utilized by the government and becomes a backfire instead that hinders government to produce its own drugs. Had generic competition been continuously implemented, it would be more effective in lowering drug price in long term. Drugs using mandatory licensing can be produced for domestic use only, imported or, in certain condition, exported, giving more long-term benefits for Indonesians.

No comments