Diskusi Kampus Mega FTA dan Hak Publik di Kampus Universitas Sam Ratulangi

Model pembangunan dalam aktivitas investasi dan perdagangan berskala besar telah memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan pengrusakan sumber-sumber penghidupan rakyat. 

Disatu sisi, CEPA, RCEP, dan TPP mengharuskan untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap investor dan menjamin pelaksanaan proyek investasi dengan iklim kebijakan investasi yang kondusif. 


Namun, sebaliknya CEPA, RCEP, dan TPP tidak mengatur skema pemulihan hak-hak publik yang terdampak dari kegiatan perdagangan dan investasi. Pengaturan dalam bab “Pembangunan Berkelanjutan” yang diadopsi kedalam Mega-FTA tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dibuat mengikat dan tidak memuat mekanisme sanksi, baik bagi Negara ataupun investor yang melanggar. 

Hal ini semakin membuktikan bahwa CEPA, RCEP, dan TPP jauh dari prinsip-prinsip perlindungan dan pemenuhan HAM, serta semakin menjauhkan harapan kita pada capaian pada pembangunan berkelanjutan.

Diskusi mengenai Dampak Mega FTA terhadap hak publik ini dilaksanakan di Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara pada 3 November 2016 di Fakultas Kesehatan Masyarakat.


No comments