Klausul RCEP Mengancam Obat Murah



Jakarta, 8 Desember 2016

Image: Shutterstock
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang namun tidak semua orang mampu mengakses obat dengan harga yang mahal. Sebagai contoh kasus, estimasi ODHA sebanyak 600.000 orang sementara hanya 50.000 orang yang dapat mengakses ARV dan 3 juta orang hidup dengan hepatitis C di Indonesia, 15.000 orang meninggal akibat sirosis setiap tahunnya.

Perundingan RCEP yang melibatkan 600 delegasi negara di ICE-BSD, Tangerang masih tetap berjalan. Koalisi Keadilan Ekonomi Untuk Masyarakat Sipil kemarin pada 7 Desember 2016 berkesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran kepada 16 negosiator dari masing-masing negara RCEP di pertemuan Stakeholder Meeting with CSO in RCEP 16th Round Trade Negotiation Comitte

Potensi masuknya ketentuan kekayaan intelektual dalam RCEP sangat berbahaya bagi eksistensi jangka paten, ekslusivitas data bisa membahayakan jutaan orang di seluruh dunia yang mengandalkan ARV generik dengan harga yang lebih terjangkau. “sebagai orang yang hidup dengan HIV, dapat terkena juga ko-infeksi TB dan Hep C, kami membutuhkan agar program publik dapat ditingkatkan untuk pengobatan yang lebih baik, tandas Putri Sindi yang hadir dalam pertemuan tersebut mewakili kelompok pasien dihadapan 16 negara negosiasi RCEP. Kekhawatiran itu timbul akibat ketentuan RCEP yang membatasi persaingan generik sehingga membuat pemerintah Indonesia menjadi tidak memungkinkan untuk memberikan perlindungan dan pengobatan HIV serta infeksi lainnya.   

Ada resiko berbahaya jika Indonesia mengadopsi ketentuan yang diberlakukan dalam perundingan tersebut dalam pengobatan HIV/AIDS yang telah dicapai selama ini bahwa pemerintah berhasil memperluas pengobatan HIV menggunakan lisensi wajib. Pasalnya, saat ini pemerintah Indonesia hanya mampu menyediakan ARV lini 1 bagi pasien ODHA sedangkan ARV lini 2 masih bergantung pada bantuan Global fund yang dalam waktu dekat akan menghentikan hibahnya ke Indonesia.

Koalisi Ekonomi Keadilan Untuk Masyarakat Sipil juga menyampaikan kekhawatirannya melalui conference pers yang diadakan di Bakoel Coffee – Cikini siang hari setelah pertemuan dengan 16 negosiator RCEP. “RCEP hanya sebagai media investor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, harusnya pertemuan RCEP ini berhenti dan tidak dilanjutkan” ujar Wahyu Direktur Eksekutif Creata kembali menyerukan penolakannya di depan awak media. Namun sangat disayangkan gertakkan korporasi lebih menakutkan buat negara dibanding protes masyarakat korban dan CSO sehingga perundingan ini masih tetap berjalan. Padahal RCEP bukan sekedar perjanjian perdagangan bebas semata melainkan perjanjian yang berdampak pada semua aspek kehidupan. Putri Sindi sebagai perwakilan kelompok pasien menegaskan agar klausul yang bisa menghambat obat murah dihilangkan karena obat merupakan kebutuhan orang banyak.

Artikel oleh Sally Nita

No comments