Mengetahui Manfaat Mekanisme ISDS Untuk Indonesia

Jakarta, 13 Februari 2016

Indonesia sebagai ladang basah bagi siapapun yang memiliki banyak modal untuk mendapatkan keuntungan. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa dengan tanah subur dari sabang sampai marauke yang menyimpan begitu banyak sumber daya alam, tentu menarik para pemegang modal melakukan investasi agar mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang ditanamkan.
Minat tersebut tidak hanya datang dari warga negara Indonesia saja tetapi banyak warga negara asing ataupun perusahaan asing yang melakukan investasi di Indonesia saat ini. Dikutip dari website Kementrian Perindustrian, bahwa “pemodal asing membidik sektor-sektor potensial di Indonesia, seperti pertambangan dan manufaktur terutama industri serta makanan dan minuman”. Dengan adanya investor asing seolah – olah akan membantu Indonesia dalam meningkatkan pembangunan industri, tetapi sayangnya tidak banyak yang mengetahui isi perjanjian antara Indonesia sebagai penerima modal dengan investor asing sebagai pemberi modal. Salah satunya, apabila dalam perjalanan antara penerima modal dan pemberi modal (investor asing) bersengketa maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan di pengadilan arbitrase yang menggunakan hukum internasional, bukan hukum yang diterapkan di negara penerima modal. Hal itu dilakukan karena pengadilan lokal dianggap tidak mandiri dan bebas pengaruh.


Sengketa biasanya muncul akibat hak melekat yang diberikan kepada investor asing dalam perjanjian kerjasama pada investasi. Tiga hak tersebut diantaranya, national treatment yaitu mendapatkan perlakuan yang sama diantara investor/pengusaha lokal dengan investor/pengusaha asing, most favor nation yaitu perlakuan yang sama pada investor asing di negara yang berbeda dan indirect expropriation yang memberikan keuntungan bagi investor untuk menggugat negara jika undang-undang mempengaruhi keuntungan atau potensi investasi mereka. Apabila negara peserta atau penerima modal melanggar hal tersebut maka investor bisa mengajukan gugatan. Mekanisme ini disebut sebagai mekanisme investor state dispute settlement yang biasa disingkat dengan ISDS.


ISDS adalah instrumen hukum internasional yang memberikan investor hak penyelesaian sengketa terhadap pemerintah asing tetapi tidak berlaku sebaliknya. Artinya hanya investor asing yang dapat mengajukan gugatan kepada investor domestik sementara investor domestik tidak bisa mengajukan gugatan serupa. Mekanisme ISDS bertujuan untuk melindungi investor dari penyitaan, yaitu pengambil alihan properti mereka oleh pemerintah yang dianggap merupakan kepentingan publik. Hampir pada semua BIT (bilateral investment treaty) terdapat mekanisme ISDS dan Indonesia sudah menandatangani 64 BIT.  Selain BIT, Indonesia juga banyak terlibat pada perjanjian kerjasama regional dan internasional yang di dalamnya terdapat mekanisme ISDS.


Artinya, ada hal yang perlu diwaspadai jika pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang yang diharapkan menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia namun  dianggap merugikan investor asing maka negara akan dengan mudah digugat melalui pengadilan internasional. Disini jelas terlihat, akan adanya intervensi hukum yang mengharuskan pemerintah mengacu pada perjanjian-perjanjian investasi, bukan lagi mengacu pada UUD 45. Indonesia harus bersiap diri jika kebijakan yang dibuat oleh negara mempengaruhi keuntungan investor asing.

No comments