TRIPS-PLUS CEPA Indonesia-EFTA Mengancam Akses Obat-obatan Murah dan Hak Atas Kesehatan Jutaan Rakyat Indonesia

RILIS BERSAMA IGJ DAN IAC PERUNDINGAN CEPA INDONESIA-EFTA DI BALI, INDONESIA 29 OKTOBER – 31 OKTOBER 2018



Perundingan perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Pemerintah Indonesia dengan negara-negara EFTA (European Free Trade Association) yang terdiri dari Swiss, Norwegia, Eslandia dan Liechtenstein) di Bali, 29 Oktober – 31 Oktober 2018, yang kemungkinan menjadi pertemuan terakhir dari beberapa pertemuan sebelumnya. 


Sindi Putri dari Indonesia AIDS Coalition mengatakan kekhawatirannya “Kami sangat prihatin jika dalam perjanjian ini memasukkan pasal-pasal yang akan memperpanjang dan memperluas monopoli perusahaan farmasi lebih dari ketentuan yang diterapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).” “Proposal untuk memperkuat dan memperluas monopoli sering disebut sebagai TRIPS-plus, ini mengacu pada salah satu perjanjian dalam WTO yaitu perjanjian Hak Kekayaan Intelektual terkait perdagangan. Proposal TRIPS plus dalam WTO meliputi: data dan / atau eksklusivitas pasar pada produk farmasi, bahkan ketika mereka tidak dipatenkan dan patent linkage yaitu praktik menghubungkan persetujuan pemasaran untuk produk generik dengan status paten produk pencetusnya,” jelas Sindi. 

Lebih jauh Sindi mengatakan bahwa persaingan yang tinggi pada obat-obatan generik adalah kunci untuk meningkatkan akses ke obat-obatan yang terjangkau di Indonesia. Misalnya, karena persaingan, harga HIV / AIDS turun dari US $ 15.000 per orang per tahun menjadi $ 167 per orang per tahun. Jika ada ketentuan TRIPS plus yang dimasukkan dalam CEPA, persaingan generik akan terhambat sehingga akses ke obat-obatan yang terjangkau di Indonesia akan terancam. Ditambah lagi kondisi seperti Indonesia dimana kepatuhan dalam terapi pengobatan HIV tidak terlalu baik. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka ODHA yang tidak melanjutkan pengobatan (lost to follow up), sehingga kita memerlukan obat-obatan ARV jenis regimen terbaru dan umumnya obat-obatan ini masih dilindungi paten. Obat-obatan ARV regimen yang lebih baru ini biasanya lebih ampuh dalam menekan virus HIV serta tidak mudah timbul resistensi pada ODHA. 

Sindi juga mencontohkan, di banyak negara, penerapan ketentuan TRIPS-plus telah meningkatkan biaya obat-obatan secara signifikan. Sebagai contoh, di Yordania, eksklusivitas data menunda pengenalan pada alternatif obat generik antara tahun 2002 dan 2006 yang seharusnya 79% lebih murah dan akhirnya harga obat yang lebih tinggi mengancam keberlanjutan keuangan program kesehatan masyarakat pemerintah (Malpani, R. All costs, no benefits: how the US-Jordan free trade agreement affects access to medicines, Journal of Generic Medicines (2009) 6(3):206-217, Available from: http://jgm.sagepub.com/content/6/3/206.short.). Harga obat di Yordania juga 800% lebih tinggi daripada di Mesir karena adanya eksklusivitas data. Di Kolombia, sebagai hasil dari eksklusivitas data, biaya untuk sistem kesehatan masyarakat meningkat sebesar US $ 396 juta antara 2003 dan 2011 ( Cortés Gamba M, Rossi Buenaventura F, Vásquez Serrano M. Impacto de 10 Años de Proteccion de Datos en Medicamentos en Colombia, IFARMA and Fundación Misión Salud; Bogotá D.C., Colombia (2012), Available from: http://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2013/02/IMPACTO-DE-10-A%C3%91OS-DE-PROTECCION-DE-DATOS-EN-COLOMBIA.pdf). “Karena itu, jika proposal TRIPS Plus diterapkan, ini bisa menjadi penghambat program JKN/Jaminan Kesehatan Nasional, “kata Sindi. 

Sementara itu, Rachmi Hertanti, menyebutkan bahwa pengkaitan paten dan registrasi obat untuk pemasaran atau patent linkage adalah konsep yang kontroversial karena otoritas pengatur obat tidak memiliki mandat, kapasitas atau keahlian untuk beroperasi sebagai 'polisi paten'. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip dasar kekayaan intelektual yang diakui dalam Pembukaan Perjanjian WTO-TRIPS, bahwa 'hak kekayaan intelektual adalah hak pribadi'. Oleh karena itu adalah tanggung jawab pemegang hak untuk menegakkan hak pribadinya sendiri. Karena alasan inilah otoritas pengaturan obat dari banyak negara seperti di Filipina dan di Uni Eropa tidak mengakui patent linkage atau kaitan paten. 

Rachmi mengutip Pelapor Khusus PBB untuk Hak Kesehatan telah merekomendasikan bahwa 'Negara-negara maju tidak boleh mendorong negara berkembang dan LDC untuk masuk ke dalam TRIPS-plus FTA' dan 'Negara berkembang dan LDC tidak boleh memperkenalkan standar TRIPS-plus dalam hukum nasional mereka (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_en.pdf ).' 

Rachmi mengingatkan Negara-negara EFTA dan Indonesia telah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang mencakup hak atas kesehatan yang akan dilanggar dengan dimasukkannya proposal TRIPS-plus di CEPA. 

Rachmi juga menyesalkan perundingan yang selama ini berjalan selalu tertutup, dan ekslusif. Serta tidak melibatkan kelompok masyarakat sipil mungkin terdampak dalam hal ini adalah kelompok pasien, dan masyarakat Indonesia, yang akan menanggung biaya monopoli perusahaan farmasi, yaitu akses obat-obat yang terjangkau. 

Kami menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk TIDAK menyetujui proposal TRIPS-plus seperti data dan / atau eksklusivitas pasar, kaitan paten atau ketentuan TRIPS-plus lainnya dalam negosiasi EFTA. 

Catatan untuk Redaksi:
  • Pada tanggal 12 September 2018 lalu, masyarakat sipil baik dari Indonesia dan Internasional sempat mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia mengenai kekhawatiran atas pengaturan TRIPS-Plus dalam perundingan Perjanjian Kerjasama Ekonomi (CEPA) Indonesia – EFTA. 
  •  Perundingan CEPA Indonesia EFTA juga merundingkan banyak isu lainnya: liberalisasi investasi, perdagangan barang, liberalisasi sektor jasa, dan lainnya. 

Kontak : 
Sindi Putri, Indonesia AIDS Coalition, HP : 087878407551 Email : sindi@iac.or.id
Rachmi Hertanti, Indonesia For Global Justice, HP +62 817-4985-180 Email : rachmi.hertanti@gmail.com




ENGLISH:
IGJ AND IAC JOINT RELEASE: INDONESIA-EFTA CEPA NEGOTIATION, BALI, INDONESIA, 29 OCTOBER – 31 OCTOBER 2018

INDONESIA-EFTA CEPA TRIPS-PLUS, THREAT FOR ACCESS TO MEDICINES AND THE RIGHT TO HEALTH OF MILLIONS OF PEOPLE INDONESIA 

Negotiation of the CEPA (comprehensive economic partnership agreement) between the Government of Indonesia and EFTA (European Free Trade Association) countries consisting of Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein) in Bali, 29 October – 31 October 2018, which may be the final negotiation. 

Sindi Putri from the Indonesia AIDS Coalition statting her concerns "We are very concerned if this agreement will includes articles to extend and expand the monopoly of pharmaceutical companies more than what is required by the World Trade Organization (WTO)." "The proposal to strengthen and expand monopolies is often referred to as TRIPS-plus, this refers to one of the agreements in the WTO, namely the agreement on Intellectual Property Rights related to trade. "TRIPS plus proposals in the WTO include: data and / or market exclusivity on pharmaceutical products, even when they are not patented and patent linkage, which is the practice of connecting marketing approvals for generic products with the patent status of the originating products," Sindi explained. 

Furthermore Sindi said that high competition in generic drugs is the key to increasing access to affordable medicines in Indonesia. For example, because of the high competition, the price of HIV / AIDS dropped from US $ 15,000 per person per year to $ 167 per person per year. If there are TRIPS plus provisions included in the CEPA, generic competition will be hampered so that access to affordable medicines in Indonesia will be threatened. Plus conditions like Indonesia where HIV treatment is not too good. This is evidenced by the high rate of PLHIV lost to follow-up on treatment, so we need the latest ARV drugs and most of these drugs are still patented. These newer ARV drugs are usually more effective in suppressing the HIV virus and are not easy to become resistant to people living with HIV. 

Sindi also pointed out, in many countries, the implementation of the TRIPS-plus measures has significantly increased the cost of medicines. For example, in Jordan, data exclusivity delayed the introduction of cheaper generic alternatives to 79% of drugs between 2002 and 2006 and finally higher drug prices threatened the financial sustainability of government public health programs (Malpani, R. All costs, no benefits: how the US-Jordan free trade agreement affects access to medicines, Journal of Generic Medicines (2009) 6(3):206-217, Available from: http://jgm.sagepub.com/content/6/3/206.short). The price of drugs in Jordan is also 800% higher than in Egypt because of the introduction of data exclusivity. In Colombia, as a result of data exclusivity, costs for the public health system increased by US $ 396 million between 2003 and 2011 (Cortés Gamba M, Rossi Buenaventura F, Vásquez Serrano M. Impacto de 10 Años de Proteccion de Datos en Medicamentos en Colombia, IFARMA and Fundación Misión Salud; Bogotá D.C., Colombia (2012), Available from: http://www.mision-salud.org/wp-content/uploads/2013/02/IMPACTO-DE-10-A%C3%91OS-DE-PROTECCION-DE-DATOS-EN-COLOMBIA.pdf). "Therefore, if the TRIPS Plus proposal is implemented, this could be a barrier to the JKN / National Health Insurance program," said Sindi. 

Meanwhile, Rachmi Hertanti, stated that patent linkage is a controversial concept because drug regulatory authorities do not have the mandate, capacity or expertise to operate as a 'patent police'. This also contradicts the basic principle of intellectual property recognized in the Opening of the WTO-TRIPS Agreement, that 'intellectual property rights are private rights'. Therefore, it is the responsibility of the right holder to enforce their own personal rights. For this reason the authority for regulating drugs from many countries such as in the Philippines and in the European Union does not recognize patent linkage. 

Rachmi quoted the UN Special Rapporteur on the Right to Health that "Developed countries should not encourage developing countries and LDCs to enroll TRIPS-plus FTAs" and "Developing countries and LDCs should not introduce TRIPS-plus standards in their national laws (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.12_en.pdf ).' 

Rachmi reminded that EFTA countries and Indonesia ratify human rights treaties which included the right to health which would be violated by the inclusion of TRIPS-plus proposals at the CEPA. 

Rachmi also regretted the negotiations that had always been closed, and exclusive. And not involving affected civil society groups in this case is a group of patients, and the people of Indonesia, who will bear the monopoly costs of pharmaceutical companies, namely access to affordable drugs. 

We call on the Government of Indonesia to NOT approve TRIPS-plus proposals such as data and / or market exclusivity, patent linkage or other TRIPS-plus provisions in EFTA negotiations. 

Note for Editors:
  • On September 12, 2018, civil society both from Indonesia and International briefly sent a letter to the President of the Republic of Indonesia regarding concerns over the arrangement of TRIPS-Plus in the negotiations on the Economic Cooperation Agreement (CEPA) Indonesia - EFTA 
  • Indonesia CEPA Negotiations EFTA also negotiated many other issues: investment liberalization, goods trade, service sector liberalization, etc. 

Contact: 
Sindi Putri, Indonesia AIDS Coalition. Mobile: 0878-7840-7551 Email: sindi@iac.or.id
Rachmi Hertanti, Indonesia For Global Justice. Mobile: +62 817-4985-180 Email: rachmi.hertanti@gmail.com

No comments